Zonarepublik.com, Pesawaran – puluhan warga Dusun Lubuk Tanoh, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang digerakkan oleh LSM Penjara Indonesia DPW Lampung, menggelar aksi demonstrasi di tengah pemukiman mereka, Senin (14/4). Yang menarik, sasaran protes bukan hanya kondisi jalan yang hancur, tetapi langsung pada pemerintah daerah dengan melontarkan Petisi Mosi Tidak Percaya.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Mosi tidak percaya yang disampaikan secara terbuka menjadi batu uji atas kredibilitas Pemda Pesawaran yang dinilai gagal mengelola infrastruktur dasar selama bertahun-tahun.
Ketua LSM Penjara Indonesia, Mahmudin, dalam orasinya di lokasi aksi, menyebut bahwa warga sudah berada di titik puncak kesabaran. Jalan yang menjadi akses tunggal menuju pusat ekonomi, sekolah, dan layanan kesehatan itu kondisinya sangat memprihatinkan berlubang, becek, dan tidak layak dilalui kendaraan darurat sekalipun.
“Kami dan warga Lubuk Tanoh sudah muak dengan janji-janji manis yang hanya berakhir di bibir. Jalan ini rusak bertahun-tahun, tak ada perbaikan signifikan. Mosi tidak percaya ini adalah pernyataan sikap: kami tidak lagi percaya pada omongan. Kami hanya percaya pada bukti fisik,” tegas Mahmudin di tengah sorak dukungan warga.
Warga setempat mengaku kerusakan parah ini selalu menjadi bahan pembicaraan dalam musyawarah desa hingga pertemuan dengan aparat daerah. Namun, realisasi perbaikan tak kunjung terlihat. Akibatnya, warga kerap menanggung biaya tinggi untuk perbaikan kendaraan, sementara hasil panen dan barang dagangan sulit diangkut.
Melalui petisi yang dibacakan di hadapan puluhan aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi, massa menyodorkan tiga tuntutan keras:
1. Perbaikan total jalan Dusun Lubuk Tanoh pada tahun anggaran berjalan (2026) tanpa alasan penundaan.
2. Jadwal pasti dan transparansi anggaran perbaikan jalan yang bisa diakses publik.
3. Tindakan nyata, bukan surat balasan dengan target penyelesaian tahun ini juga.
Para pengunjuk rasa menegaskan bahwa aksi ini damai namun tegas, dan merupakan bagian dari hak konstitusional menyampaikan aspirasi. Mereka meminta Pemda Pesawaran menunjukkan itikad baik dengan segera turun tangan, bukan sekadar mengirim tim survei lalu lupa.
Hingga berita ini dipublikasikan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mosi tidak percaya tersebut. Tidak ada pejasa yang bersedia dimintai konfirmasi terkait nasib jalan yang kini menjadi simbol kemarahan publik di Kecamatan Way Khilau.
By : Edi Wijaya
