Zonarepublik.com, Pesawaran – Ditengah gemuruh pembangunan infrastruktur nasional yang menggema di televisi, justru menuliskan kisahnya dengan kaki yang lecet dan tangan yang kapalan. desa Hurun,Dusun Pancur, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, seolah menjadi miniatur negara mandiri yang terpaksa lahir karena negara yang sesungguhnya “tidak kunjung sampai”. Minggu 14 Desember 2025
Sejak Oktober 2025 hingga Desember 2025, setiap hari Minggu berubah menjadi hari berkurban. Tidak ada libur. Para bapak memanggul pacul dan mengangkut batu. Para ibu—selain juga ikut memikul—menyisihkan uang Rp 5.000 dari belecek dagangan atau simpanan tipis untuk kas gotong royong. Setiap Kartu Keluarga (KK) dikenai “pajak” 1 sak semen. Sebuah sistem swadaya yang tertib dan menyentuh, sekaligus menyayat hati.
Hasil dari tetes keringat dan penghematan itu? Sebuah jalan setapak sepanjang kurang lebih 400 meter dengan lebar hanya 80 cm, mengerut di antara tegalan. Baru sekitar 60 meter yang berhasil dibuka di sisi lain. Materialnya adalah pengorbanan: 300 sak semen yang dibeli pelan-pelan, pasir dan batu yang dikerok sendiri dari kali oleh ibu-ibu, dan batu kerikil yang diambil dari mana saja.
“Ini yang diambil kiri-kanan, semuanya swadaya. Negara di mana?” ujar seorang warga yang memilih tak disebut namanya, matanya menyisakan harap dan letih yang tertimbun.
Fakta di lapangan ibarat pukulan telak, Skala Pengorbanan swadaya murni selama 3 bulan, melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan iuran yang terstruktur dan Ketidakseimbangan Hasil vs Usaha: 400 meter/80 cm vs 300 sak semen + tenaga + waktu. Angka ini adalah bukti betapa beratnya membuka akses dengan tangan sendiri.
Akses yang Tak Manusiawi Lebar 80 cm hanya cukup untuk sepeda motor atau langkah kaki. Mobil ambulans? Mobil angkutan hasil bumi? Hanya bisa gigit jari.
Pembangunan jalan ini bukan tentang aspal, melainkan tentang akses hidup: akses anak sekolah di musim hujan, akses petani mengangkut hasil, akses mendesak ke puskesmas. Jalan 80 cm ini adalah teriakan bisu yang mempertanyakan keadilan pembangunan.
“Ibu-ibu setiap hari Minggu dari Oktober sampai Desember, ya seperti itu. Kami tidak minta diaspal, kami hanya mau jalan yang layak untuk menghidupi keluarga,” tutur seorang ibu paruh baya, tangannya masih penuh lumpur.
Dusun Pancur telah membuktikan semangat gotong royongnya nyata dan mengakar. Kini, pertanyaan tajam dan menohok bergulir: Sudah sejauh mana semangat “gotong royong” negara hadir menyentuh warga seperti di Pancur? Atau, negara justru absen, dan membiarkan warga berjuang sendirian dengan sak semen dan Rp5.000-nya?
Pembangunan jalan 80 cm ini adalah monumen kegigihan, tetapi juga menjadi tugu tanya yang menjulang: sampai kapan warga harus menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri di tanah yang sama?
By : Edi Wijaya
