Zonarepublik.com, Pesawaran, Lampung – Proyek infrastruktur bernilai lebih dari Rp8 miliar yang tengah dikerjakan di Kabupaten Pesawaran kini menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan kualitas pekerjaan drainase di depan Komplek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran serta proyek peningkatan jalan pada ruas Gedong Tataan–Pardasuka yang melintasi wilayah Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau.
Sorotan tersebut muncul setelah masyarakat menemukan sejumlah kondisi lapangan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait, khususnya mengenai kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak yang telah ditetapkan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pekerjaan drainase di depan Komplek Pemkab Pesawaran dikerjakan oleh CV. Genta Musani Djaya dengan nilai kontrak Rp4.031.000.000 dan CV. Sunan Makmur Bersama dengan nilai kontrak Rp4.008.000.000.
Namun di lapangan, sejumlah warga mengaku menemukan hasil pekerjaan yang diduga tidak sepenuhnya mencerminkan standar teknis konstruksi yang semestinya diterapkan.
“Kami melihat ada bagian drainase yang terkesan hanya dipasang atau ditempel tanpa pondasi yang memadai. Selain itu, secara kasat mata terdapat beberapa bagian yang terlihat miring dan kurang rapi,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Tak hanya proyek drainase, perhatian masyarakat juga tertuju pada pekerjaan peningkatan jalan hotmix di wilayah Kubu Batu. Warga menilai terdapat sejumlah tahapan pekerjaan yang patut dipertanyakan, termasuk kondisi lapisan jalan lama yang mengalami kerusakan namun diduga tidak dilakukan pengupasan secara menyeluruh sebelum dilakukan pelapisan ulang.
Menurut warga, pada beberapa titik terlihat lapisan lama hanya ditimbun tanpa proses perbaikan dasar jalan yang optimal. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai daya tahan konstruksi jalan dalam jangka panjang.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah apakah seluruh tahapan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai standar teknis yang dipersyaratkan atau belum. Karena proyek ini menggunakan anggaran negara yang nilainya tidak sedikit,” ujar warga lainnya.
Sorotan juga mengarah pada pekerjaan bahu jalan dan drainase pendukung yang disebut hanya dikerjakan pada titik-titik tertentu. Padahal, keberadaan drainase yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga umur layanan konstruksi jalan.
Masyarakat menilai keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah publik. Oleh karena itu, mereka meminta dokumen spesifikasi teknis, gambar perencanaan, volume pekerjaan, serta mekanisme pengawasan proyek dapat diakses secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Desakan juga disampaikan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, konsultan pengawas, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta lembaga pengawas lainnya agar melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh.
Menurut warga, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah justru menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. Jika pekerjaan telah sesuai spesifikasi, tentu perlu dibuktikan secara terbuka agar publik mendapatkan kepastian,” tegas salah satu warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, maupun instansi teknis terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Media ini membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memberikan penjelasan secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
By : Edi Wijaya
