Zonarepublik.com, Pesawaran – Satu bulan setelah aksi penyampaian aspirasi terkait kerusakan ruas Jalan Provinsi Kedondong–Way Khilau digelar di Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, LSM PENJARA Indonesia DPD Provinsi Lampung kembali mengagendakan aksi orasi gelombang kedua. Sabtu 18 juli 2026
Rencana aksi tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan perbaikan terhadap ruas jalan yang dinilai mengalami kerusakan dan berdampak pada aktivitas warga.
Ketua LSM PENJARA Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, mengatakan hingga memasuki satu bulan pascaaksi pertama, pihaknya menilai belum terdapat perkembangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat terkait penanganan jalan tersebut.
“Sudah satu bulan berlalu sejak aksi pertama kami laksanakan. Hingga saat ini kami menilai belum ada tindak lanjut yang signifikan terhadap aspirasi masyarakat. Karena itu, bersama masyarakat kami akan kembali menggelar aksi orasi gelombang kedua agar persoalan ini memperoleh perhatian yang lebih serius,” ujar Mahmuddin.
Menurutnya, kerusakan jalan provinsi tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan serta berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga yang setiap hari melintasi ruas tersebut.
Mahmuddin menegaskan aksi lanjutan akan dilaksanakan secara damai dengan tetap mengedepankan ketertiban umum serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian pendapat di muka umum.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat guna menyampaikan perkembangan penanganan infrastruktur jalan yang menjadi tuntutan warga.
“Aksi ini bukan semata bentuk protes, tetapi upaya menyampaikan aspirasi masyarakat secara terbuka agar persoalan infrastruktur yang telah lama dikeluhkan memperoleh perhatian dan solusi yang jelas,” katanya.
Kerusakan ruas Jalan Provinsi Kedondong–Way Khilau selama ini menjadi keluhan masyarakat karena dinilai menghambat mobilitas, meningkatkan risiko kecelakaan, serta memengaruhi kelancaran distribusi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi orasi gelombang kedua maupun perkembangan penanganan ruas jalan yang menjadi tuntutan masyarakat.
Sesuai dengan prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung maupun pihak terkait lainnya apabila ingin memberikan penjelasan atau tanggapan atas substansi pemberitaan ini.
By : Edi Wijaya
