Warga Baktirasa Geruduk Kantor Kecamatan Sragi dan Akan Gelar Aksi. 

Zonarepublik.Com – Lampung Selatan – Kekecewaan masyarakat Desa Baktirasa, Kecamatan Sragi atas dugaan program fiktif yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sarna terus berlanjut. Pada Senin (4/2) puluhan masyarakat Desa Baktirasa menggeruduk Kantor Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi lampung. Rabu 05/02/2025

 

Bacaan Lainnya

Salah satu Jajang Supriatna mengatakan, kedatangan masyarakat bersama anggota BPD Baktirasa di Kantor Kecamatan Sragi itu untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait adanya program fiktif yang dilakukan oleh Kepala Desa Baktirasa, Sarna.

 

“Kedatangan kami untuk menyampaikan keluhan masyarakat, supaya di dengar langsung oleh Camat Sragi. Agar bisa melakukan pembinaan kepala kepala desa,”kata Jajang kepada Radar Lamsel, Senin lalu.

 

Jajang mengungkapkan, beberapa program fiktif di tahun 2024 yang disampaikan masyarakat yakni, program ketahanan pangan mulai dari kegiatan pengadaan bibit pepaya, bibit cabai, dan pembangunan jalan usaha tani yang dinilai hanya menguntungkan kepala desa, atau nepotisme.

 

“Kemudian ada kegiatan bedah rumah yang juga nepotisme karena diberikan kepada kakak kandung kades. Dan masih banyak lagi kegiatan yang sampai saat ini belum terealisasi,” ucap Jajang.

 

“Jajang menjelaskan pada saat audiensi masyarakat Desa Baktirasa bersama Uspika Kecamatan Sragi itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa masyarakat akan menggelar aksi di Kantor Desa baktirasa.

 

Pihaknya juga selalu melakukan monitoring dan evaluasi disetiap kegiatan desa. Adanya dugaan kegiatan fiktif yang disampaikan masyarakat itu diluar sepengetahuan tim evaluasi kecamatan.

 

Sebab kata Zailani, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dua kali dalam setahun itu hanya bersifat pembinaan. Bahkan pihak kecamatan juga pernah melakukan penolakan pencairan Dana Desa (DD) Baktirasa di tahun 2024 lantaran kegiatan belum selesai.

 

“Setahun dua kali desa itu kita selalu monitoring. Tapi jika ada kegiatan fiktif itu diluar sepengetahuan kami, monitoring ini sifatnya hanya pembinaan, jika ditemukan ada kegiatan belum selesai kita imbau diselesaikan. Kami juga pernah menolak rekom pencairan DD Baktirasa keren masih ada kegiatan belum rampung,” ungkapnya.

 

By:(Raden Mas)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *